- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Surat Keputusan Walikota Nomor 050/500 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 500.12/108 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System Manager) Pemerintah Kota Semarang Berbasis ISO/IEC 27001
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Peraturan Walikota Semarang No. 41 Tahun 2014 Tentang Pusat Informasi Publik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 40 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengolahan Data Terpadu Daerah;
- Peraturan Walikota Semarang No. 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 20 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Penggilan Darurat 112;
- Peraturan Walikota Semarang No. 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kota Cerdas (Master Plan Semarang Smart City);
- Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2019 Tentang Penyediaan Dan Pemasangan CCTV di Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 49 Tahun 2020 Tentang Roadmap Big Data Analytics;
- Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 28 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Periode 2021 - 2026 (Master Plan Smart City of Semarang)
- Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Surat Edaran Nomor B/2507/555/VII/2020 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Surat Edaran Nomor B/2389/555/VI/2021 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bidang Infrastruktur
- Surat Edaran Nomor B/3849/050/VII/2022 Tentang Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Perpres dan Perwal SPBE
- Surat Edaran Nomor B/6941/048/XII/2022 Tentang Pendataan Aplikasi yang ada di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/135/072/I/2022 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/138/072/I/2022 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Statistik Sektoral Bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/136/072/I/2022 Tentang Pedoman Pembuatan Standar Data, Metadata, Analisis Data dan Pengajuan Rekomendasi Statistik
- Surat Edaran Nomor B/191/0481/I/2023 Tentang Pendataan Aplikasi yang ada di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/3548/048/VI/2023 Tentang Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Perpres dan Perwal SPBE
- Surat Edaran Nomor B/3468/900/VI Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Rincian Belanja RKPD/RENJA/KUAPPAS Tahun Anggaran 2024
- Surat Edaran Nomor B/8/500.12.10/III/2024 Tentang Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Arsitektur dan Keamanan SPBE serta ISO 27001:2022
- Surat Edaran Nomor P/17/500.12.10/VI/2024 Tentang Himbauan Keamanan Web Defacement Judi Online di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/2601/046/VI/2024 Tentang Pencegahan dan Mitigasi Ransomware di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 481.16/694/2014 Tahun 2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pusat Informasi Publik
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 921 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional Kota Semarang Periode Tahun 2017-2022
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 800/264 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 485.1/170 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 481.1/43 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota SemarangTentang Master Plan TIK Kota Semarang 2016-2021
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/521 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/500 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 555/823 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/528 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dewan Smart City Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Nomor 050/859 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota 480/606 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Personil Pengisian Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota 050/569 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum dan Sekertariat Satu Data Indonesia Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/241 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota 480/443 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Personil Pengolah Data Portal Semarang Satu Data di Tingkat Kota Semarang
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang No 700/178 tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Semarang
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/3767/050/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perangkat Daerah Pelaksanaan Percontohan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 482 / 231 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Kota Semarang;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 482 / 103 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 482 / 231 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Kota Semarang;
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 500.12/108 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System Manager) Pemerintah Kota Semarang Berbasis ISO/IEC 27001
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 500.12.10/114 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Kota Semarang
SPBE
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Surat Keputusan Walikota Nomor 050/500 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Semarang
Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
Peraturan Walikota
- Peraturan Walikota Semarang No. 41 Tahun 2014 Tentang Pusat Informasi Publik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 40 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengolahan Data Terpadu Daerah;
- Peraturan Walikota Semarang No. 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Semarang No. 20 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Penggilan Darurat 112;
- Peraturan Walikota Semarang No. 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Kota Cerdas (Master Plan Semarang Smart City);
- Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2019 Tentang Penyediaan Dan Pemasangan CCTV di Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 49 Tahun 2020 Tentang Roadmap Big Data Analytics;
- Peraturan Walikota Semarang No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Walikota Semarang No. 28 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Periode 2021 - 2026 (Master Plan Smart City of Semarang)
Surat Edaran
- Surat Edaran Nomor 555/13100/SJ Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Surat Edaran Nomor B/2507/555/VII/2020 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Surat Edaran Nomor B/2389/555/VI/2021 Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bidang Infrastruktur
- Surat Edaran Nomor B/3849/050/VII/2022 Tentang Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Perpres dan Perwal SPBE
- Surat Edaran Nomor B/6941/048/XII/2022 Tentang Pendataan Aplikasi yang ada di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/135/072/I/2022 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/138/072/I/2022 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Statistik Sektoral Bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/136/072/I/2022 Tentang Pedoman Pembuatan Standar Data, Metadata, Analisis Data dan Pengajuan Rekomendasi Statistik
- Surat Edaran Nomor B/191/0481/I/2023 Tentang Pendataan Aplikasi yang ada di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/3548/048/VI/2023 Tentang Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Perpres dan Perwal SPBE
- Surat Edaran Nomor B/3468/900/VI Tahun 2023 Pedoman Penyusunan Rincian Belanja RKPD/RENJA/KUAPPAS Tahun Anggaran 2024
- Surat Edaran Nomor B/8/500.12.10/III/2024 Tentang Percepatan Implementasi SPBE merujuk pada Kebijakan Arsitektur dan Keamanan SPBE serta ISO 27001:2022
- Surat Edaran Nomor P/17/500.12.10/VI/2024 Tentang Himbauan Keamanan Web Defacement Judi Online di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Surat Edaran Nomor B/2601/046/VI/2024 Tentang Pencegahan dan Mitigasi Ransomware di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Keputusan Walikota
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 481.16/694/2014 Tahun 2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pusat Informasi Publik
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 100/495 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Semarang Smart City
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 921 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional Kota Semarang Periode Tahun 2017-2022
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 800/264 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang No. 485.1/170 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 481.1/43 Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota SemarangTentang Master Plan TIK Kota Semarang 2016-2021
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/521 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 555/823 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/528 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dewan Smart City Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Nomor 050/859 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota 480/606 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Personil Pengisian Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota 050/569 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum dan Sekertariat Satu Data Indonesia Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/241 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Wali Kota 480/443 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Personil Pengolah Data Portal Semarang Satu Data di Tingkat Kota Semarang
Keputusan Sekretaris Daerah
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang No 700/178 tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Semarang
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/3767/050/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perangkat Daerah Pelaksanaan Percontohan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 482 / 231 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Kota Semarang;
- Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 482 / 103 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Semarang Nomor 482 / 231 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (Computer Security Incident Response Team) Pemerintah Kota Semarang;